Abiandri Fikri Akbar – Dandapala Contributor
Rabu, 18 Nov 2026
Demak, Jawa Tengah – Tidak semua perkara pidana harus berakhir dengan permusuhan antara pelaku dan korban. Di tengah proses penegakan hukum, masih ada ruang bagi permohonan maaf, pemulihan kerugian, dan rekonsiliasi. Hal inilah yang tergambar dalam penanganan perkara pencurian tiga unit mesin pompa air di Pengadilan Negeri (PN) Demak melalui Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR).
Momen tersebut terjadi dalam persidangan perkara Nomor 171/Pid.B/2026/PN Dmk pada Senin (16/11/2026). Perkara diperiksa oleh majelis hakim yang diketuai Niken Rochayati, dengan Iman Harrio Putmana sebagai Hakim Anggota I dan Cindy Zalisya Addila sebagai Hakim Anggota II.
Perkara bermula pada 27 Agustus 2026, ketika Terdakwa mengambil tiga unit mesin pompa air milik para petani di area persawahan Dukuh Genting, Demak. Sehari kemudian, Terdakwa mencoba menjual barang tersebut melalui media sosial Facebook. Unggahan itu diketahui oleh kerabat korban yang kemudian merencanakan transaksi secara langsung atau cash on delivery (COD) di kawasan Wonosalam. Saat Terdakwa datang untuk menyerahkan barang, ia langsung diamankan dan diserahkan kepada Polres Demak. Terdakwa pun belum sempat menikmati hasil penjualan barang curian tersebut.
Dalam proses persidangan, majelis hakim memberikan ruang kepada para pihak untuk menempuh Mekanisme Keadilan Restoratif. Upaya tersebut akhirnya membuahkan kesepakatan perdamaian secara tertulis. Terdakwa menyampaikan permohonan maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, keluarga Terdakwa juga bersedia membayar ganti rugi sebesar Rp1.300.000,00.
Namun, bagian paling menyentuh justru datang dari para korban. Setelah menerima permohonan maaf dan ganti rugi, mereka tidak hanya bersedia berdamai, tetapi juga meminta majelis hakim agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa.
Permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Para korban mengetahui bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan anak-anak yang masih kecil. Mereka turut memikirkan bagaimana nasib keluarga tersebut apabila Terdakwa harus menjalani hukuman pidana. Dalam suasana haru di ruang sidang, sikap tersebut seolah menyampaikan pesan bahwa kesalahan seseorang tidak serta-merta menutup kesempatan baginya untuk memperbaiki diri.
“Kami sudah menerima permintaan maaf dan ganti rugi dari Terdakwa. Kami berharap Terdakwa dapat diberikan hukuman seringan-ringannya karena masih memiliki istri dan anak-anak yang membutuhkan kehadirannya,” demikian inti permohonan para korban dalam persidangan.
Para korban juga memastikan bahwa perdamaian tersebut lahir dari kehendak bebas dan itikad baik, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak mana pun.
Kesepakatan tersebut pun bukan sekadar janji di atas kertas. Para korban mengonfirmasi bahwa seluruh kewajiban dalam kesepakatan telah dipenuhi, termasuk pengembalian barang dan pembayaran ganti rugi. Dengan demikian, terdapat pemulihan nyata atas kerugian yang sebelumnya mereka alami.
Meski demikian, perdamaian tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Majelis hakim tetap harus menilai kesalahan dan seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan secara objektif. Kesepakatan perdamaian tersebut menjadi salah satu hal penting yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan putusan yang proporsional.
Perkara ini memperlihatkan bahwa keadilan restoratif bukan sekadar mempertemukan pelaku dan korban untuk berdamai. Lebih dari itu, terdapat proses pertanggungjawaban, pemulihan kerugian, kesediaan memaafkan, serta upaya mengembalikan hubungan sosial yang sempat terganggu akibat tindak pidana.
Pada akhirnya, keadilan tidak selalu diukur dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan. Ada kalanya, keberhasilan penegakan hukum juga tercermin dari kerugian yang berhasil dipulihkan, kesadaran yang tumbuh pada diri pelaku, dan kelapangan hati korban untuk memberikan kesempatan kedua.
Melalui perkara ini, PN Demak menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak harus kehilangan sisi kemanusiaannya. Sebab, keadilan bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertanggungjawabkan kesalahannya, tetapi juga tentang bagaimana pemulihan dan perdamaian dapat diwujudkan di tengah masyarakat.













