Kabarbahri.co.id – LOMBOK TIMUR – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Lombok Timur tahun 2026 terus dipersiapkan. Pemerintah daerah kini mengantisipasi sejumlah hal yang berpotensi memengaruhi tahapan pemilihan, mulai dari kebutuhan anggaran, penyaluran dana panitia hingga proses penyaringan bakal calon di tingkat desa.

Scroll Untuk Lanjut Membaca
Pemkab Lombok Timur Matangkan Pilkades 2026, Belasan Desa Berpotensi Lakukan Seleksi Bakal Calon

Salah satu perhatian panitia adalah jumlah pendaftar kepala desa di sejumlah wilayah. Dari 157 desa yang akan menyelenggarakan Pilkades, diperkirakan terdapat 15 hingga 16 desa dengan jumlah bakal calon melebihi lima orang. Kondisi ini membuat pelaksanaan seleksi tambahan perlu dipersiapkan.

Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juani Taofik, yang juga menjadi Ketua Panitia Pilkades Serentak tingkat kabupaten, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan fasilitasi seleksi tambahan. Pemerintah daerah saat ini sedang menyiapkan dukungan untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut.

Meski demikian, proses penentuan bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap menjadi kewenangan panitia pemilihan di masing-masing desa. Sesuai agenda, hasil penjaringan bakal calon akan diumumkan pada 19 November 2026 untuk selanjutnya ditetapkan sebagai calon kepala desa.

Selain persoalan pencalonan, kesiapan pembiayaan penyelenggaraan juga terus menjadi perhatian. Hingga 16 November 2026, bantuan anggaran untuk panitia desa telah disalurkan kepada 50 desa yang tersebar di Kecamatan Keruak, Sakra, Sukamulia, Masbagik, Sikur, Terara, dan Montong Gading.

Juani menerangkan, lima kecamatan lainnya telah menyelesaikan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan sedang menunggu proses transfer dari bank. Sementara delapan kecamatan masih dalam tahapan penyelesaian pencairan yang ditargetkan rampung sebelum 19 November, apabila seluruh persyaratan administrasi terpenuhi.

Ia memastikan keterlambatan penyaluran bantuan bukan disebabkan oleh persoalan ketersediaan dana. Proses tersebut sempat terkendala kelengkapan dokumen administrasi dan gangguan pada aplikasi yang digunakan dalam mekanisme pencairan.

Di sisi lain, Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, mengakui masih terdapat tahapan yang harus diselesaikan sebelum anggaran Pilkades dalam APBD Perubahan dapat digunakan. Alokasi tersebut masih menunggu proses evaluasi dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Menurut Bupati, pemerintah daerah memahami pentingnya percepatan pemenuhan kebutuhan operasional Pilkades. Sejumlah perlengkapan, termasuk alat peraga dan kebutuhan logistik lainnya, harus segera disiapkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tahapan pemilihan.

Pemkab Lombok Timur pun tengah mengupayakan alternatif penyelesaian agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi sembari mengikuti prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Hal itu disampaikan Haerul Warisin saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan pada Senin (16/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Bupati didampingi Juani Taofik dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Pemerintah daerah berharap berbagai persiapan yang sedang berjalan dapat diselesaikan tepat waktu. Dengan dukungan anggaran yang memadai dan kesiapan panitia di setiap desa, pelaksanaan Pilkades serentak di Lombok Timur diharapkan berlangsung sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.(red)

Reporter: PERWAKILAN : NTB