PANDEGLANG, kabarbahri.co.id – Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) menegaskan temuan anggota /ketua BPD rangkap jabatan ASN/PPPK di Kabupaten Pandeglang yang menerima gaji dobel dari APBD hanyalah segelintir kecil dari potensi masalah nasional.
Tim investigasi GWI
M. Sutisna, mengawal kasus ini, menyatakan Indonesia memiliki 514 kabupaten/kota. “Pandeglang baru 1 kabupaten. Siapa tau ada yang lebih parah dari Pandeglang. Ini tugas negara untuk evaluasi nasional, bukan hanya Pandeglang,” tegasnya, Rabu (15/4/2026).
*Potensi Kerugian Negara Capai Triliunan*
GWI menghitung, jika rata-rata 100 orang rangkap jabatan per kabupaten dengan gaji dobel Rp4,5 juta/bulan, maka potensi kebocoran APBD se-Indonesia mencapai Rp2,7 triliun per tahun.
“Dana Rp2,7 triliun itu bisa membangun 27.000 KM jalan desa. Sekarang rakyat hidup susah, infrastruktur jalan pedesaan masih banyak yang mirip kandang kerbau, sementara uang negara habis untuk gaji dobel,” ujar M. Sutisna.
*Rangkap Jabatan = Perongrong Keadilan*
GWI menegaskan rangkap jabatan yang menerima gaji dobel dari APBD/APBN masuk kategori dugaan kuat perongrong keadilan dan merusak citra negara. “Akibatnya dugaan KKN menjamur di negeri ini. Ini bukan lagi pelanggaran administrasi, tapi makar halus terhadap konstitusi,” tegasnya.
*Kinerja Tim Pengawas Negara Dipertanyakan*
GWI juga menyoroti mandulnya fungsi pengawasan. “Di setiap sektor ada tim pengawas yang digaji oleh negara. Inspektorat, BPKP, Irjen Kemendagri, Ombudsman. Pada kemana mereka, BPD rangkap jabatan di Pandeglang?diduga baru segelintir kecil,Pembiaran ini harus dievaluasi. Pengawas yang digaji tapi merem sama saja sekongkol,” kritik M. Sutisna.
*Tiga Tuntutan GWI:*
1. *Presiden RI segera terbitkan Surat Perintah (Sprin)* kepada Menpan-RB dan Mendagri untuk audit total rangkap jabatan BPD/ASN/PPPK/Kades se-Indonesia dalam 30 hari.
2. *Copot dan audit gaji dobel* seluruh pejabat rangkap. Uang hasil sitaan kembalikan untuk pembangunan jalan desa dan kesejahteraan rakyat.
3. *Evaluasi total kinerja tim pengawas* yang digaji negara namun membiarkan KKN rangkap jabatan selama belasan tahun.
“Negara jangan tutup mata. Harus hadir ketika ada aspirasi. Dan tegas harusnya negara hadir sebelum ada aspirasi juga. Karena 13 media sudah teriak, sekarang giliran Istana jawab,” tutup M. Sutisna.
*Narahubung:*
*M. Sutisna –
*Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI)*
*”Salam pers ,Salam keadilan untuk rakyat dan untuk negara.”*
—
*1. Versi Tegas:*
“RANGKAP JABATAN = PERONGRONG KEADILAN. PANDEGLANG BARU UJUNG KUKU. MANA TIM PENGAWAS?” –
*2. Versi Nasional:*
“514 KAB/KOTA HARUS DIAUDIT. JANGAN-JANGAN ADA YANG LEBIH PARAH DARI PANDEGLANG. SPRIN PRESIDEN UNTUK EVALUASI NASIONAL HARGA MATI!”
*3. Versi Sindiran:*
“RAKYAT SUSAH, JALAN MIRIP KANDANG KERBAU, TIM PENGAWAS DIGAJI NEGARA PADA KEMANA
Red
