Kabarbahri.co.id – Lombok Timur — Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, meminta seluruh petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 bekerja dengan teliti dan menjaga keakuratan data sejak proses pendataan di lapangan. Penegasan itu disampaikan saat membuka Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Selong, Jumat (29/5/2026).
Bupati mengatakan, data yang dikumpulkan para petugas nantinya akan menjadi bahan penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Karena itu, ia menilai tugas pendataan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, sebab hasil sensus akan berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan ke depan.
Menurutnya, petugas sensus merupakan bagian terdepan dalam memastikan pemerintah memiliki gambaran yang benar mengenai kondisi ekonomi masyarakat. Data yang akurat akan membantu pemerintah menyusun program yang sesuai kebutuhan daerah.
“Para pendata ini adalah ujung tombak yang akan membenarkan cara-cara pemerintah ke depan melakukan pembangunan. Karena itu data yang disajikan harus betul-betul benar,” ujarnya.
Haerul Warisin juga mengingatkan agar seluruh proses pendataan dilakukan langsung di lapangan. Ia tidak ingin petugas hanya menerima informasi dari pihak lain tanpa melakukan pengecekan, karena hal tersebut dapat memengaruhi validitas data.
“Pengambilan data dilakukan dengan cermat dan benar, tidak ada cerita-cerita, tapi langsung turun ke lapangan dan diamati juga,” pesannya.
Ia menambahkan, ketelitian dan verifikasi menjadi kunci utama agar data yang dihasilkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih, data dari Badan Pusat Statistik selama ini menjadi rujukan penting dalam menyusun berbagai program pembangunan.
Di tempat yang sama, Kepala BPS Provinsi NTB, H. Wahyudin, menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki nilai strategis dalam memetakan kondisi ekonomi masyarakat. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar penting bagi perencanaan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Wahyudin menyebut, BPS berkomitmen menghadirkan data yang berkualitas, berdampak, dan bermanfaat. Untuk itu, ia meminta peserta pelatihan memahami setiap materi dengan baik, mulai dari standar operasional, metodologi, hingga konsep pendataan yang digunakan.
Ia juga menekankan pentingnya menyelesaikan pendataan sesuai jadwal, bahkan lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan. Sebab, setelah pendataan masih ada proses lanjutan, termasuk pemeriksaan data anomali yang dilakukan setiap pekan dan harus diselesaikan dalam waktu tiga hari.
“Kita berharap bapak-ibu dapat melaksanakan pendataan tuntas sebelum waktu yang telah ditentukan, karena sekarang ini kita serba cepat. Setiap minggu ada data anomali dan ini harus diselesaikan dalam tiga hari,” jelasnya.
Wahyudin juga meminta para peserta tidak ragu berkonsultasi dengan instruktur selama pelatihan. Menurutnya, diskusi penting dilakukan agar petugas memiliki pemahaman yang sama ketika menghadapi berbagai kondisi dan persoalan di lapangan.
Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 tersebut diikuti 1.336 peserta yang dibagi dalam 34 kelas dan lima gelombang. Kegiatan ini melibatkan 17 instruktur daerah dan dijadwalkan berakhir pada 13 Juni mendatang.
Melalui kegiatan ini, para petugas diharapkan mampu menjalankan pendataan secara profesional, teliti, dan berintegritas. Mereka juga diharapkan memahami SOP, metodologi, serta konsep SE 2026 sehingga mampu menghasilkan data ekonomi yang andal.
Pembukaan pelatihan turut dihadiri Kepala BPS Lombok Timur, Sekretaris Daerah Lombok Timur, sejumlah pimpinan OPD, serta para instruktur daerah.(red)
