Kabarbahri.co.id – LOMBOK TIMUR – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin memastikan pemerintah daerah tidak akan menghalangi ASN maupun pejabat daerah yang ingin terjun dalam kontestasi politik. Menurutnya, kesempatan tersebut tetap terbuka selama setiap tahapan ditempuh berdasarkan ketentuan yang berlaku, Senin (10/8/2026).
Haerul mengatakan pemerintah harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu yang memiliki keinginan untuk mencalonkan diri. Namun, status sebagai ASN membuat proses tersebut tidak bisa dilakukan tanpa mengikuti aturan kedinasan.
“Kalau memang ada pejabat atau ASN yang mau mencalonkan, pasti kita izinkan. Tetapi tentu ada persyaratan dan aturan yang harus dipenuhi,” ujar Haerul Warisin.
Ia menegaskan prosedur administrasi dan perizinan tetap menjadi kewajiban bagi ASN yang hendak mengikuti kontestasi. Pemerintah daerah, kata dia, akan memproses keinginan tersebut sesuai aturan tanpa memberikan perlakuan berbeda.
Haerul juga menjelaskan mengenai keberlanjutan status ASN setelah mengikuti pemilihan. Menurutnya, apabila seorang ASN tidak berhasil dalam kontestasi, yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas di lembaga asalnya.
“Kalau tidak terpilih, kembali ke institusinya,” katanya.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Jalan menjadi salah satu sektor yang dianggap penting karena berkaitan langsung dengan kelancaran aktivitas warga dan perputaran ekonomi.
Haerul menilai kualitas akses jalan tidak hanya menyangkut kenyamanan perjalanan, tetapi juga menentukan kelancaran distribusi barang dan jasa. Karena itu, pembangunan jalan akan terus diarahkan pada wilayah yang membutuhkan penanganan.
“Jalan sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Pemkab Lombok Timur dihadapkan pada kewajiban menyelesaikan pembayaran utang daerah. Meski demikian, Haerul memastikan kondisi keuangan tersebut telah menjadi bagian dari perhitungan pemerintah sehingga agenda pembangunan tetap dapat dilaksanakan.
Dalam rencana pembangunan berikutnya, pemerintah daerah menyiapkan anggaran sekitar Rp150 miliar untuk sektor jalan. Pengalokasian dana tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal serta tingkat kebutuhan masing-masing wilayah.
Untuk program PTC, Haerul menyampaikan tidak terdapat rencana penambahan pada tahun berikutnya. Pemerintah akan melanjutkan program sesuai pola yang telah diterapkan sebelumnya.
Haerul juga menaruh perhatian terhadap kerusakan jalan yang ditemukannya di Desa Lendek Baru. Kondisi tersebut diketahui ketika dirinya sedang melakukan perjalanan menuju Labuhan Haji.
Setelah melihat langsung kerusakan, ia meminta perangkat terkait segera melakukan penanganan. Perbaikan ditargetkan selesai maksimal dalam waktu lima hari.
Menurut Haerul, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambal bagian jalan yang rusak. Kerusakan dipengaruhi persoalan aliran air setelah bagian kali atau saluran mengalami jebol, sehingga sumber masalahnya perlu turut diperbaiki.
Ia menegaskan pemerintah dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang ditemukan langsung di lapangan. Dengan demikian, penanganan kerusakan jalan tidak harus selalu menunggu ruas tersebut masuk dalam daftar usulan Musrenbang kecamatan.
Di tengah upaya memperkuat infrastruktur, Lombok Timur juga membuka peluang pengembangan investasi baru. Salah satu rencana yang tengah dibahas adalah pembangunan pusat perbelanjaan atau mall di kawasan sekitar PTCI.
Rencana tersebut melibatkan pemilik lahan pribadi dengan calon investor yang berasal dari Jakarta. Saat ini calon investor masih melakukan pembahasan dan pengkajian untuk memastikan potensi pasar serta kelayakan proyek.
Haerul melihat jumlah penduduk Lombok Timur yang disebut mencapai sekitar 1,5 juta jiwa sebagai salah satu potensi pasar yang dapat mendukung investasi tersebut.
Meski demikian, pemerintah daerah menginginkan konsep mall tidak berhenti sebagai pusat perdagangan. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi kawasan terpadu yang juga memberikan kontribusi terhadap sektor pariwisata dan ekonomi lokal.
Sejumlah fasilitas yang diharapkan tersedia meliputi hotel, bioskop, ruang pertemuan dan area kuliner. Konsep tersebut diharapkan mampu menarik masyarakat setempat sekaligus wisatawan yang berkunjung ke Lombok Timur.
“Harus ada hotelnya, bioskop, ruang pertemuan dan banyak kuliner supaya wisatawan juga bisa makan di sana,” kata Haerul.
Haerul memastikan lahan yang menjadi pembahasan untuk rencana pembangunan mall tersebut bukan aset pemerintah daerah. Tanah tersebut merupakan milik pribadi yang saat ini tengah dikaitkan dengan peluang investasi.
Komunikasi antara pemilik lahan dan calon investor masih berlangsung. Pihak investor juga masih melakukan pembahasan internal sebelum mengambil keputusan mengenai realisasi pembangunan.
Pemkab Lombok Timur berharap rencana investasi tersebut dapat segera memperoleh kepastian. Jika terealisasi, kehadiran pusat perdagangan baru diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan peluang baru bagi pelaku usaha dan masyarakat Lombok Timur.(red)
