PANDEGLANG – Praktik percaloan dalam pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di lingkungan Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Polres Pandeglang menjadi sorotan. Tim wartawan menemukan dugaan praktik percaloan yang menawarkan pembuatan SIM C seharga Rp700 ribu dan SIM A Rp750 ribu dengan iming-iming proses selesai hanya dalam waktu sekitar 10 menit.
Temuan tersebut bermula ketika tim wartawan melakukan penelusuran lapangan pada Senin (16/11/2026). Saat berada di sekitar Satpas Polres Pandeglang, seorang juru parkir mengarahkan tim untuk mengurus pembuatan SIM melalui sebuah rumah yang berada di bagian depan makopolres lokasi pelayanan.
Setibanya di rumah tersebut, tim bertemu dengan seorang perempuan yang diduga menawarkan jasa pengurusan SIM di luar mekanisme pelayanan resmi. Perempuan itu menyampaikan tarif pembuatan SIM C sebesar Rp700 ribu dan SIM A Rp750 ribu, dengan jaminan proses yang disebutnya hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit.
“Kalau buat SIM C Rp700 ribu, SIM A Rp750 ribu, cuma 10 menit beres,” ujar perempuan tersebut kepada tim wartawan.
Tidak berhenti di situ, perempuan tersebut juga menjelaskan bahwa biaya yang ditawarkan merupakan layanan terima beres dan prosesnya hanya formalitas. Ia turut memperlihatkan informasi mengenai biaya surat keterangan kesehatan sebesar Rp50 ribu dan psikotes sebesar Rp125 ribu.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai mekanisme penerbitan SIM yang semestinya dijalankan melalui prosedur resmi, termasuk tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, psikologi, serta ujian teori dan praktik sesuai ketentuan.
Hal yang semakin mengundang perhatian adalah ketika perempuan tersebut menyebut bahwa pengurusan SIM dapat langsung dikoordinasikan dengan Kepala SIM Satpas Polres Pandeglang.
Ia bahkan menyampaikan akan menghubungi pihak yang disebutnya sebagai Kepala SIM melalui WhatsApp maupun telepon apabila tim benar-benar berminat menggunakan jasanya.
“Nanti saya WhatsApp dan telepon kalau serius mau bikin,” katanya.
Pernyataan tersebut perlu mendapat klarifikasi. Sebab, penyebutan nama atau jabatan pejabat internal dalam menawarkan jasa pengurusan SIM berpotensi menimbulkan persepsi adanya akses khusus maupun hubungan dengan pihak penyelenggara pelayanan.
Untuk mendalami informasi tersebut, tim wartawan kembali mencoba melakukan negosiasi. Dalam komunikasi itu, tarif SIM C yang semula ditawarkan Rp700 ribu disebut dapat diturunkan menjadi Rp550 ribu.
Fakta lain muncul ketika tim meminta keterangan kepada salah seorang masyarakat yang mengaku telah membuat SIM melalui jalur tersebut.
Menurut pengakuannya, ia membayar Rp700 ribu untuk pembuatan SIM C. Namun, proses yang dijalaninya disebut hanya sebatas pengambilan foto dan tanda tangan, sementara dokumen KTP diserahkan melalui seseorang yang berada di bagian depan lokasi.
“Betul, saya bikin Rp700 ribu untuk SIM C. Cuma foto dan tanda tangan, KTP lewat orang yang di depan tadi,” ungkapnya.
Pengakuan tersebut tentu belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa seluruh prosedur penerbitan SIM telah dilanggar. Akan tetapi, apabila benar terdapat penerbitan SIM tanpa pelaksanaan tahapan ujian dan persyaratan sebagaimana mestinya, persoalan ini patut menjadi perhatian serius aparat pengawas.
Persoalan ini bukan semata-mata mengenai mahal atau murahnya biaya pengurusan SIM. Lebih jauh, terdapat pertanyaan mendasar mengenai integritas pelayanan publik, transparansi biaya, serta kepastian bahwa setiap pemohon memperoleh SIM melalui prosedur yang sama dan sesuai ketentuan.
Jika benar terdapat pihak yang menawarkan SIM dengan skema terima beres, bahkan menjanjikan penyelesaian dalam hitungan menit, maka praktik tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh. Jangan sampai pelayanan yang seharusnya menjunjung profesionalitas justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk membuka ruang transaksi di luar mekanisme resmi.
Bahkan yang seharusnya Biaya resmi pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) baru tanpa pungli mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia:
• SIM C, C1, C2 (Sepeda motor): Rp100.000
• SIM A & SIM A Umum (Mobil pribadi/umum): Rp120.000
• SIM B1 & B1 Umum: Rp120.000
• SIM B2 & B2 Umum: Rp120.000
• SIM D & D1 (Disabilitas): Rp50.000
Biaya Tambahan di Luar PNBP
Tarif di atas belum termasuk biaya pemeriksaan kesehatan dan tes psikologi yang dilakukan di fasilitas kesehatan atau penyedia layanan yang bekerja sama dengan Satpas (biasanya berkisar antara Rp75.000 hingga Rp150.000).
Mantan kapolri sebelumnya Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa total biaya pengurusan SIM baru yang wajar (termasuk tes) mestinya tidak lebih dari Rp250.000.
Jika ada petugas yang meminta biaya melebihi ketentuan resmi tersebut, Anda berhak menolak dan melaporkannya sebagai tindakan pungutan liar (pungli).
Kapolres Pandeglang diminta memberikan klarifikasi terbuka dan memerintahkan pemeriksaan internal terhadap informasi tersebut. Pengawasan juga perlu melibatkan Propam serta fungsi pengawasan terkait agar dugaan praktik percaloan maupun kemungkinan keterlibatan personel internal dapat diuji secara objektif.
Tim wartawan juga mendorong agar dilakukan penelusuran terhadap alur pembayaran, pihak yang menerima uang, proses administrasi penerbitan SIM, serta rekam jejak pelaksanaan ujian para pemohon yang diduga menggunakan jasa tersebut.
Penerbitan SIM bukan sekadar urusan memperoleh selembar kartu identitas berkendara. Proses tersebut berkaitan langsung dengan kompetensi, pengetahuan, dan tanggung jawab seseorang ketika berada di jalan raya.
Karena itu, apabila tahapan pengujian hanya dijadikan formalitas demi mengejar penyelesaian cepat, persoalannya bukan lagi sekadar dugaan pungutan liar, melainkan menyangkut kualitas pelayanan dan kepentingan keselamatan masyarakat.
Hingga berita ini disusun, dugaan keterlibatan pihak internal Satpas Polres Pandeglang masih memerlukan pembuktian. Redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi Kapolres Pandeglang, Kepala Satpas, maupun pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab guna menjaga keberimbangan pemberitaan.
Transparansi adalah kewajiban pelayanan publik. Jangan sampai masyarakat yang ingin memperoleh SIM secara resmi justru dihadapkan pada dugaan praktik percaloan yang mencederai kepercayaan terhadap institusi kepolisian.
(Tim Provinsi Banten)












