Kabarbahri.co.id – Lombok Timur – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menegaskan komitmennya dalam mempercepat penurunan angka stunting melalui pendekatan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya mengandalkan sektor kesehatan, pemerintah mendorong keterlibatan keluarga, pemerintah desa, hingga organisasi perangkat daerah untuk bergerak bersama dalam mencegah lahirnya generasi yang mengalami gangguan pertumbuhan.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur NTB, H. Indah Dhamayanti Putri, saat meluncurkan Kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 di Desa Lendang Nangka Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (2/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Indah yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi NTB menilai bahwa penanganan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak dilahirkan. Menurutnya, kesiapan pasangan yang akan membangun rumah tangga menjadi salah satu faktor penting untuk melahirkan generasi yang sehat.
Ia menekankan pentingnya peran pemerintah desa dalam melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap warganya. Data mengenai usia, kondisi gizi, berat badan, hingga ukuran lingkar lengan atas calon ibu dinilai menjadi acuan utama untuk mendeteksi kelompok yang berisiko mengalami stunting sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan lebih dini.
Indah mengungkapkan bahwa selama ini perhatian publik sering terfokus pada angka prevalensi stunting. Padahal, menurutnya, yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap program mampu menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung melalui edukasi, pendampingan, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan.
Ia juga mengingatkan agar seluruh kegiatan yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Program yang dirancang pemerintah harus memberikan hasil yang nyata, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga serta mendukung pengentasan kemiskinan yang menjadi salah satu faktor penyebab stunting.
Selain persoalan kesehatan, Wagub turut menyoroti perlunya pembangunan infrastruktur yang lebih merata, khususnya akses jalan menuju kawasan pedesaan. Menurutnya, infrastruktur yang memadai akan mempermudah masyarakat memperoleh layanan kesehatan dan mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Ia mengajak seluruh organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader Posyandu, hingga masyarakat untuk memperkuat koordinasi dalam menjalankan program percepatan penurunan stunting. Menurutnya, keberhasilan program tersebut hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak bekerja secara terpadu.
Saat ini, Kabupaten Lombok Timur bersama Kabupaten Lombok Utara masih menjadi daerah yang memerlukan perhatian serius dalam penanganan stunting. Karena itu, pemerintah daerah diminta terus meningkatkan berbagai langkah intervensi agar angka kasus dapat ditekan secara bertahap.
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, mengatakan pemerintah daerah terus melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang telah dijalankan sejak 2023. Berdasarkan hasil pemantauan hingga 2025, penanganan stunting di Lombok Timur menunjukkan perkembangan yang semakin baik dan menjadi modal penting untuk mencapai target berikutnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga akan memanfaatkan sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri dengan dukungan pemerintah pusat dan Bank Dunia. Sistem tersebut akan menggabungkan berbagai sumber data sehingga penentuan sasaran penerima intervensi menjadi lebih akurat dan efektif.
Di sisi lain, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Sinta Agathia Iqbal, menyampaikan bahwa pelaksanaan intervensi serentak akan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Menurutnya, keberhasilan menekan angka stunting membutuhkan sinergi lintas sektor karena persoalan tersebut merupakan tanggung jawab bersama.
Peluncuran program di Desa Lendang Nangka Utara turut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Timur, perwakilan BKKBN, jajaran OPD, unsur Forkopimcam, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, kader Posyandu, serta pendamping desa. Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan bantuan kursi roda kepada anak penyandang disabilitas sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kelompok yang membutuhkan perhatian khusus.
Sebelum mengikuti rangkaian peluncuran, Wakil Gubernur NTB bersama rombongan meninjau pelayanan Posyandu “Saling Kasih” di Dusun Otak Pancor. Mereka juga mengunjungi Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) untuk melihat secara langsung pelaksanaan program pemenuhan gizi yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat penurunan stunting di tingkat desa.(red)
