Kabarbahri.co.id – Lombok Timur – DPRD Kabupaten Lombok Timur menegaskan pentingnya pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 berjalan lebih terukur, cepat, dan tetap mengedepankan kualitas hasil pembangunan.
Penegasan tersebut mengemuka dalam rapat gabungan Komisi III dan Komisi IV DPRD Lombok Timur bersama sejumlah organisasi perangkat daerah pada Kamis (18/06/2026). Rapat itu menghadirkan Bappeda, BPKAD, Dinas PUPR, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
Agenda rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur, Amrul Jihadi, S.T., bersama Ketua Komisi IV, H. Lalu Hasan Rahman, S.Pt., M.Si. Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dan realisasi anggaran daerah pada Tahun Anggaran 2026.
Dalam pembahasan, DPRD meminta setiap OPD memastikan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target. Progres pelaksanaan program, serapan anggaran, serta kesiapan proyek fisik pada Triwulan I dan Triwulan II menjadi perhatian utama.
DPRD menilai, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan fisik dapat berdampak pada lambannya manfaat pembangunan yang diterima masyarakat. Karena itu, perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi, mulai dari proses perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan di lapangan.
Meski mendorong percepatan, DPRD mengingatkan agar setiap pekerjaan tidak dilakukan asal selesai. Mutu pembangunan harus tetap menjadi ukuran utama, terutama pada proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran daerah.
Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur, Amrul Jihadi, S.T., menyoroti kualitas pembangunan jalan. Ia menegaskan, pekerjaan infrastruktur harus mengikuti spesifikasi teknis serta mempertimbangkan usia layanan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
Menurutnya, jalan yang cepat rusak setelah dikerjakan menunjukkan adanya persoalan yang harus ditelusuri dan diperbaiki. Evaluasi diperlukan tidak hanya pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pengerjaan dan pengawasan proyek.
“Pembangunan jalan harus memperhatikan kualitas. Jangan sampai baru dikerjakan, tetapi dalam waktu singkat sudah rusak. Ini tentu harus dievaluasi,” tegas Amrul.
Melalui rapat tersebut, DPRD Lombok Timur memastikan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 2026 akan terus dijalankan. DPRD berharap seluruh program pembangunan dapat terlaksana tepat waktu, berkualitas, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.(red)
