CILEGON – Penanganan perkara dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang menimpa seorang anak perempuan, sebut saja Siti, warga Balekencana, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, menuai kekecewaan mendalam dari pihak keluarga. Pasalnya, hampir dua bulan sejak peristiwa yang dilaporkan pada 3 September 2026, keluarga mengaku belum memperoleh kepastian mengenai kelanjutan proses hukum, meskipun dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Perkara ini bukan sekadar persoalan administrasi penyidikan. Di dalamnya terdapat kepentingan perlindungan anak, pemulihan korban, serta tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa setiap dugaan kejahatan seksual terhadap anak ditangani secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban.
Berdasarkan keterangan keluarga, peristiwa bermula ketika korban diajak seorang temannya bermain ke sebuah kedai kopi di wilayah Anyer. Korban kemudian dibawa menuju kawasan Pantai Paku. Di lokasi tersebut, menurut informasi yang disampaikan keluarga, telah terdapat seorang pria yang tidak dikenal korban dan diduga sedang mengonsumsi minuman beralkohol.
Korban disebut dipaksa mengonsumsi minuman tersebut hingga kondisinya melemah dan setengah tidak sadarkan diri. Selanjutnya, korban dibawa ke sebuah losmen di kawasan Anyer. Di tempat itulah diduga terjadi tindak pidana persetubuhan atau pencabulan terhadap korban.
Setelah mengetahui kejadian tersebut, pihak keluarga segera menempuh jalur hukum dengan melaporkan peristiwa itu ke Mapolres Cilegon melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTPL/118/IX/SPKT/2026/RES CILEGON/POLDA BANTEN.
Dalam perkembangan penanganan perkara, keluarga menyebut penyidik telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial AI (25), warga Cipanas, Mancak, dan UB (25), warga Lingkar Jati, Ciwandan.
Namun, persoalan justru muncul pada tahap kelanjutan proses hukum. Pihak keluarga mengaku memperoleh informasi bahwa berkas perkara kedua tersangka telah dinyatakan lengkap atau P-21. Kendati demikian, hingga kini keluarga mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan maupun perkembangan menuju proses persidangan.
Jawaban Penyidik Picu Tanda Tanya
Kekecewaan keluarga semakin menguat setelah ayah korban mencoba meminta penjelasan melalui pesan WhatsApp kepada salah seorang anggota Unit PPA Polres Cilegon berinisial BW.
Dalam percakapan tersebut, BW memberikan jawaban:
“Waalaikumsalam om, lagi nunggu Bu jaksa sekolah lagi.”
Ketika kembali dimintai penjelasan mengenai perkembangan perkara, BW menambahkan:
“Langsung ke Kanit aja om. Terakhir lagi nunggu jaksanya lagi kerja di luar kota.”
Sementara itu, saat dikonfirmasi oleh ayah korban, Kanit PPA Polres Cilegon menyampaikan:
“Ditunggu aja Pak, nanti kalau berkas sudah dilimpahkan penyidik saya mengirimkan surat ke Bapak.”
Pernyataan tersebut tentu memunculkan pertanyaan mendasar di tengah keluarga korban. Jika benar berkas perkara telah dinyatakan P-21 sebagaimana informasi yang diterima keluarga, apa yang sebenarnya menjadi kendala sehingga proses penyerahan tersangka dan barang bukti belum memperoleh kepastian?
Apakah terdapat persoalan administratif, koordinasi antara penyidik dan jaksa, atau masih ada tahapan hukum yang harus diselesaikan?
Publik tidak membutuhkan jawaban yang menggantung. Keluarga korban berhak memperoleh penjelasan yang terang mengenai posisi perkara, tahapan yang telah ditempuh, serta hambatan yang masih dihadapi.
Jangan Biarkan Perlindungan Anak Kalah oleh Lambannya Birokrasi
Dalam perkara dugaan kekerasan seksual terhadap anak, waktu bukan sekadar persoalan kalender. Ketidakpastian proses hukum berpotensi menambah beban psikologis keluarga dan memperpanjang penantian korban untuk mendapatkan keadilan.
Aparat penegak hukum semestinya memahami bahwa perkara yang menyangkut anak membutuhkan perhatian khusus, kehati-hatian, sekaligus keseriusan. Profesionalitas tidak cukup diukur dari keberhasilan menetapkan tersangka, tetapi juga dari kemampuan memastikan setiap tahapan penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan.
Jika memang terdapat kendala koordinasi dengan pihak kejaksaan, penjelasan mengenai kendala tersebut seharusnya disampaikan secara proporsional dan profesional. Pendidikan, tugas luar kota, ataupun persoalan kedinasan seseorang tidak boleh menjadi alasan yang tidak jelas ujung penyelesaiannya bagi keluarga yang sedang menanti kepastian hukum.
Tentu, proses hukum harus tetap menghormati kewenangan masing-masing institusi. Namun, koordinasi antarlembaga bukan alasan untuk membiarkan keluarga korban berada dalam ruang ketidakpastian tanpa penjelasan yang memadai.
Desak Kepastian, Bukan Sekadar Janji
Keluarga korban berharap Kapolres Cilegon dan jajaran terkait memberikan perhatian serius terhadap perkembangan perkara tersebut. Mereka meminta adanya penjelasan resmi mengenai status berkas, kepastian P-21, proses penyerahan tersangka dan barang bukti, serta tahapan selanjutnya menuju persidangan.
Apabila terdapat hambatan dalam proses pelimpahan, keluarga berharap hambatan tersebut dijelaskan secara terbuka sesuai koridor hukum.
Di sisi lain, pengawasan internal juga patut dilakukan guna memastikan tidak terdapat kelalaian, keterlambatan yang tidak beralasan, ataupun hambatan koordinasi yang merugikan kepentingan korban.
Sebab, keberhasilan penegakan hukum bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat seseorang ditetapkan sebagai tersangka, melainkan juga oleh konsistensi aparat dalam membawa perkara hingga memperoleh penyelesaian melalui mekanisme peradilan.
Anak adalah pihak yang harus dilindungi, bukan dibiarkan menunggu kepastian tanpa batas.
Jangan sampai semangat perlindungan terhadap anak hanya terdengar lantang dalam slogan, tetapi kehilangan daya ketika berhadapan dengan realitas penanganan perkara.
Keadilan tidak boleh berhenti di meja penyidikan. Keluarga korban membutuhkan kepastian, korban membutuhkan perlindungan, dan masyarakat membutuhkan bukti bahwa hukum benar-benar bekerja.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari pihak Polres Cilegon maupun Kejaksaan Negeri terkait status terakhir berkas perkara dan alasan belum dilakukannya pelimpahan masih perlu dimintakan untuk memperoleh pemberitaan yang berimbang.
(Tim Cilegon)
