Cilegon — kabarbahri.co.id Dalam politik lokal, tragedi tampaknya memiliki kasta. Ada musibah yang segera mengundang iring-iringan pejabat, kamera, dan pernyataan resmi. Ada pula penderitaan yang dibiarkan sunyi, seolah luka warga kecil tidak cukup penting untuk mengetuk pintu kekuasaan.
Kontras itulah yang kini dirasakan keluarga korban bom molotov di lingkungan Kavling Blok C RT 005/RW 006, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang. Di saat seorang anak mengalami luka bakar hingga 30 persen akibat serangan bom molotov, keluarga justru mengaku tidak melihat kehadiran pemerintah setempat—mulai dari lurah, camat, hingga Wali Kota Cilegon.
Ironisnya, beberapa hari sebelumnya ketika ledakan terjadi di kawasan industri di Merak, respons pejabat daerah terbilang cepat. Kehadiran pemimpin tampak sigap di lokasi industri. Namun ketika api menyambar tubuh warga biasa di permukiman padat, negara justru terasa kehilangan langkah.
Publik pun tak bisa menghindari pertanyaan yang mengusik nurani: apakah empati pemerintah hari ini lebih mudah bergerak menuju kawasan industri ketimbang lorong-lorong rumah rakyat?
Api bom molotov mungkin telah padam. Tetapi bara kekecewaan keluarga korban terus menyala. Bukan semata karena serangan brutal yang mereka alami, melainkan karena sunyinya perhatian dari para pemegang kuasa yang semestinya berdiri paling depan saat warganya tertimpa musibah.
Sudah hampir sepekan pasca insiden tersebut, keluarga korban mengaku belum melihat tanda-tanda empati langsung dari pemerintah daerah. Tidak ada kunjungan, tidak ada sapaan moral, bahkan sekadar gestur kemanusiaan yang mampu memberi rasa tenang bagi korban dan keluarganya.
Di ruang birokrasi, tragedi mungkin berhenti sebagai laporan keamanan dan berkas administrasi. Tetapi bagi korban, terutama anak yang mengalami trauma fisik dan psikologis, peristiwa ini adalah luka sosial yang membutuhkan kehadiran nyata seorang pemimpin.
Asep, ayah dari Erza—korban dalam peristiwa tersebut—menyampaikan kekecewaannya saat ditemui wartawan pada Jumat malam, 29 Mei 2026.
> “Harusnya pemimpin itu kalau ada warganya kena musibah, apalagi bom molotov, ya turun, ditengok, dilihat. Bukan diam saja. Coba pemimpinnya seperti Pak Dedi Mulyadi, ada masyarakat kena musibah langsung turun,” ujar Asep.
Pernyataan itu bukan sekadar curahan emosi seorang ayah. Ia adalah kritik terhadap wajah birokrasi yang perlahan kehilangan sensitivitas sosial. Di tengah budaya politik yang sibuk membangun citra, warga justru merasa ditinggalkan ketika benar-benar membutuhkan perhatian.
Asep menegaskan, keluarganya tidak meminta bantuan besar ataupun panggung seremonial. Mereka hanya berharap ada empati dan kepedulian dari pejabat yang diberi mandat untuk melayani rakyat.
> “Saya cuma ingin ada kepedulian. Pemimpin itu harus tanggap dan peduli,” katanya.
Secara normatif, lurah dan camat merupakan ujung tombak pemerintahan. Mereka bukan sekadar pengelola administrasi wilayah, melainkan representasi negara yang paling dekat dengan denyut kehidupan masyarakat. Ketika warga mengalami ancaman kekerasan dan trauma, kehadiran mereka seharusnya menjadi refleks moral, bukan menunggu momentum politik.
Namun yang terjadi di Jombang justru menunjukkan paradoks pemerintahan modern: struktur negara hadir secara administratif, tetapi absen secara emosional.
Sementara itu, proses hukum atas kasus bom molotov tersebut masih berjalan di Polres Cilegon melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Hingga kini, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah terduga pelaku.
Di tengah proses hukum yang terus berjalan, keluarga korban hanya berharap satu hal sederhana: agar pemimpin daerah tidak terlalu jauh dari penderitaan rakyatnya sendiri. Sebab bagi masyarakat kecil, perhatian seorang pemimpin bukan sekadar formalitas pemerintahan, melainkan bukti bahwa negara belum kehilangan nuraninya.
(Jar)
