Kabarbahri.co.id – LOMBOK TIMUR – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Lombok Timur berpeluang memperoleh dukungan permodalan yang lebih luas. Pemerintah daerah kini memperkuat kerja sama dengan dua lembaga perbankan milik daerah, yakni PT Bank NTB Syariah dan PT BPR NTB Perseroda, untuk mempercepat penyaluran kredit serta pembiayaan bagi masyarakat.
Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama di Ruang Rapat Bupati Lombok Timur, Jumat (30/10/2026). Kerja sama ini menjadi bagian dari pengembangan Program Lotim Berkembang yang diarahkan untuk membantu masyarakat mendapatkan modal usaha dengan skema pembiayaan lebih ringan.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, mengatakan akses terhadap lembaga keuangan harus semakin terbuka, terutama bagi masyarakat yang memiliki kegiatan usaha produktif tetapi terkendala keterbatasan modal. Karena itu, pemerintah daerah meminta dukungan perbankan agar pembiayaan tidak hanya terpusat pada kelompok usaha tertentu.
Ia menegaskan bahwa keberlanjutan program menjadi hal penting dalam pembangunan daerah. Kebijakan yang telah dimulai sejak 2020, menurutnya, harus tetap berjalan selama memberikan manfaat bagi masyarakat, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.
Haerul juga mendorong masyarakat untuk berperan dalam memperkuat bank daerah dengan memanfaatkan layanan perbankan yang tersedia. Menurutnya, penghimpunan dana dari masyarakat dapat menjadi salah satu penopang bagi kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor ekonomi produktif.
Dalam pengembangan program, pemerintah daerah memberikan perhatian khusus kepada sektor pertanian dan perikanan. Kedua bidang tersebut dinilai memiliki kebutuhan pembiayaan yang cukup besar, sehingga diperlukan pola penyaluran modal yang sesuai dengan kondisi masing-masing pelaku usaha.
Bupati mencontohkan kelompok pembudidaya ikan air tawar yang telah menjalankan usaha secara terorganisasi. Kelompok seperti ini dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan melalui tambahan modal, sehingga kapasitas produksi dan kegiatan ekonominya dapat meningkat.
Dukungan pemerintah tidak hanya berhenti pada penyediaan akses kredit. Subsidi bunga juga menjadi instrumen yang dipertahankan untuk meringankan kewajiban pembayaran masyarakat. Haerul berharap alokasi subsidi tersebut dapat ditingkatkan pada 2027 agar jangkauan penerima manfaat semakin luas, termasuk bagi pelaku usaha di sektor perikanan.
Dari sisi pelaksana pembiayaan, Direktur Utama PT BPR NTB Perseroda, Faisal, menyampaikan kesiapan pihaknya untuk menjalankan program yang dipercayakan pemerintah daerah. Ia berharap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dilaksanakan dalam dua bulan mendatang, sekaligus menuntaskan proses penyerapan subsidi bunga KUR di Lombok Timur.
Faisal mengapresiasi dukungan dan kepercayaan yang diberikan Pemkab Lombok Timur. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat dipertahankan sehingga pembiayaan bagi masyarakat tidak hanya berlangsung dalam jangka pendek, tetapi menjadi program berkelanjutan.
Sementara itu, Direktur Pembiayaan PT Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, menyampaikan bahwa pihaknya siap mengambil peran lebih besar dalam mendukung pengembangan UMKM. Lombok Timur menjadi salah satu daerah strategis bagi perusahaan karena tercatat sebagai pemegang saham terbesar ketiga di Bank NTB Syariah.
Agus berharap posisi tersebut dapat meningkat melalui rencana penambahan modal dari pemerintah daerah. Menurutnya, tambahan modal akan memberikan ruang bagi perusahaan untuk memperkuat kegiatan bisnis dan memperluas layanan pembiayaan.
Ia turut mengungkapkan bahwa Bank NTB Syariah kembali dipercaya menyalurkan KUR pada Juli 2026 setelah sekitar delapan tahun tidak menjalankan program tersebut. Kuota yang diperoleh mencapai kurang lebih Rp40 miliar, dengan sasaran pelaku UMKM dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Khusus pembiayaan PMI, realisasi penyalurannya masih perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi hal tersebut, Bank NTB Syariah mengembangkan pola kemitraan dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), termasuk mendukung peserta pelatihan yang dipersiapkan untuk bekerja di Jepang.
Di Lombok Timur, optimalisasi program akan dilakukan melalui kantor cabang Selong dan Masbagik. Kedua kantor tersebut diharapkan mampu memperluas pelayanan sekaligus mempercepat penyerapan pembiayaan selama sisa waktu tahun 2026.
Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya TPKAD mengembangkan Program Lotim Berkembang atau Lombok Timur Berantas Rentenir. Melalui fasilitas kredit tanpa bunga dengan dukungan subsidi pemerintah daerah, program tersebut diarahkan untuk menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
Dengan keterlibatan dua bank daerah, pemerintah berharap semakin banyak pelaku usaha memperoleh kesempatan mengembangkan kegiatan ekonominya tanpa terbebani bunga pinjaman. Program ini sekaligus menjadi salah satu upaya menekan ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir.
Penandatanganan kesepakatan tersebut turut dihadiri perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Asisten I, Asisten II, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.(red)
