Kabarbahri.co.id – LOMBOK TIMUR — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tengah menyiapkan sejumlah program yang menyentuh berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari perbaikan akses jalan, perlindungan petani, jaminan sosial hingga pengelolaan lingkungan.
Gambaran mengenai agenda tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah di Masjid Al Muttaqin, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kamis (3/9/2026).
Peringatan yang mengangkat tema “Menghidupkan Teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Zaman yang Penuh dengan Ujian” itu dihadiri sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan serta warga.
Haerul dalam kesempatan tersebut mengingatkan pentingnya masyarakat mengenal sejarah daerahnya sendiri. Menurutnya, perjalanan terbentuknya Lombok Timur perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda agar identitas daerah tidak terputus oleh perkembangan zaman.
Sebagai langkah untuk memperkuat pemahaman tersebut, pemerintah daerah berencana menyelenggarakan peringatan Hari Jadi Lombok Timur mulai 2026. Agenda itu diharapkan tidak sebatas seremonial, tetapi menjadi momentum untuk mengenalkan sejarah daerah kepada masyarakat.
Dari persoalan sejarah, Bupati kemudian menyinggung kebutuhan infrastruktur yang masih dirasakan warga. Ia mengakui sejumlah ruas jalan di Kecamatan Sikur hingga kini belum mendapatkan penanganan secara optimal.
Pemkab Lombok Timur menargetkan pekerjaan terhadap sejumlah ruas tersebut dilakukan pada 2027. Wilayah Tetebatu juga disebut masuk dalam rencana pembangunan infrastruktur tersebut.
“Insyaallah tahun 2027 akan kita kerjakan. Insyaallah untuk Tetebatu juga akan dikerjakan pada tahun 2027,” ujar Haerul.
Ia menilai keberadaan jalan yang memadai menjadi faktor penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Selain mempermudah mobilitas warga, jalan yang baik akan memangkas hambatan distribusi hasil pertanian dari kawasan produksi menuju pasar.
Namun, persoalan petani menurut Haerul tidak hanya terletak pada akses transportasi. Pemerintah juga perlu memastikan hasil panen memiliki nilai jual yang layak, terutama ketika produksi meningkat pada masa panen raya.
Ia meminta agar kondisi surplus produksi tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk menekan harga. Pemerintah bersama aparat terkait didorong melakukan pengawasan guna mencegah praktik perdagangan yang merugikan petani.
Pengawasan tersebut juga melibatkan unsur TNI dan Polri. Kepolisian berperan dalam menjaga stabilitas harga jagung, sementara TNI turut mendukung pengawasan terhadap komoditas gabah.
“Jangan sampai ketika panen raya, hasil produksi banyak tetapi tidak ada harganya. Jangan sampai ada tengkulak atau pengusaha nakal yang memanfaatkan informasi untuk kemudian merusak harga,” tegasnya.
Perhatian pemerintah juga diarahkan pada perlindungan sosial. Haerul mengatakan Pemkab Lombok Timur tetap berupaya memastikan masyarakat yang membutuhkan memperoleh jaminan kesehatan melalui pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Kelompok guru ngaji dan marbut juga mendapat perhatian melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang memiliki peran penting dalam kehidupan keagamaan.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Haerul meminta seluruh aparatur menempatkan pelayanan masyarakat sebagai tugas utama. Ia menekankan agar pelayanan publik tidak berbelit-belit dan harus diberikan dengan mengutamakan kepentingan warga.
Sejumlah proyek fasilitas publik juga tengah dipersiapkan. Salah satunya adalah pemasangan lampu di sekitar 8.000 titik yang tersebar di wilayah Lombok Timur. Pemerintah daerah juga merancang pembangunan gedung MICE atau gedung serbaguna dengan nilai anggaran sekitar Rp30 miliar.
Sementara itu, persoalan sampah akan ditangani melalui dukungan program Local Service Delivery Program (LSDP) yang mendapat dukungan Bank Dunia. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Bupati menegaskan bahwa seluruh rencana tersebut membutuhkan kerja bersama. Menurutnya, pemerintah memiliki keterbatasan sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga harus mengambil bagian dalam mengawal dan menjaga hasil pembangunan.
Dengan dukungan seluruh elemen daerah, pemerintah berharap berbagai program yang telah disiapkan dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lombok Timur.(red)
