Kabarbahri.co.id – Lombok Timur – Kabupaten Lombok Timur menjalani tahapan penting dalam ajang TPAKD Award 2026 dengan menerima kunjungan Tim Penilai Utama (TPU) dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari proses verifikasi lapangan untuk menilai efektivitas berbagai program percepatan akses keuangan yang telah diterapkan pemerintah daerah.
Rombongan tim penilai diterima Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin bersama Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Turut hadir pimpinan perangkat daerah, lembaga jasa keuangan, akademisi, pelajar, hingga masyarakat yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan program-program inklusi keuangan.
Dalam paparannya, Bupati Haerul Warisin menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan kebijakan yang mampu memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat produktif. Salah satu langkah yang dinilai berhasil adalah penyediaan fasilitas kredit tanpa bunga melalui program Lotim Berkembang, yang dirancang untuk membantu masyarakat memperoleh modal usaha tanpa terbebani bunga pinjaman.
Program tersebut, kata Haerul, telah berjalan sejak 2020 dan terus mengalami pengembangan. Bila pada awal pelaksanaannya difokuskan untuk mendukung peternak sapi, kini manfaatnya juga dirasakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah bahkan tengah menyiapkan perluasan sasaran program kepada petani porang sebagai bagian dari pengembangan komoditas unggulan daerah.
Ia menjelaskan bahwa penguatan sektor porang bukan hanya bertujuan meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga mendukung kebutuhan industri pengolahan yang telah berkembang di Lombok Timur. Dengan terciptanya keterhubungan antara petani dan industri, pemerintah berharap nilai ekonomi komoditas tersebut dapat terus meningkat.
“Program yang kami jalankan tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan,” ujar Haerul.
Ketua Tim Penilai Utama TPAKD Award 2026, Erdiriyo, mengatakan verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan bahwa inovasi yang dipaparkan daerah benar-benar berjalan dan memberikan manfaat nyata. Penilaian juga mencakup dampak program terhadap peningkatan literasi keuangan, inklusi keuangan, hingga pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia mengapresiasi berbagai terobosan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Meski demikian, menurutnya masih terdapat peluang inovasi yang dapat dikembangkan, salah satunya dengan mengolah limbah peternakan menjadi produk bernilai ekonomi yang dapat menopang perlindungan sosial maupun ketahanan finansial para peternak.
Erdiriyo juga menilai program tabungan pelajar layak diperluas manfaatnya melalui integrasi dengan tabungan pendidikan. Langkah tersebut dinilai mampu mendorong budaya menabung sejak dini sekaligus membantu masyarakat mempersiapkan kebutuhan pendidikan anak di masa mendatang.
Sementara itu, anggota Tim Penilai Utama, Abetnego Tarigan yang berasal dari Tony Blair Institute for Global Change, menekankan pentingnya inovasi sektor perbankan dalam mendukung keberhasilan program TPAKD. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan industri jasa keuangan harus terus diperkuat agar manfaat program semakin dirasakan masyarakat luas.
Sekretaris Daerah Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik menyatakan pemerintah daerah siap menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan tim penilai. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan agar program TPAKD tidak hanya meningkatkan akses layanan keuangan, tetapi juga mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu juga dipaparkan sejumlah capaian yang berhasil diraih TPAKD Lombok Timur. Selain memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, berbagai program yang dijalankan turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Salah satu indikatornya adalah rasio gini sebesar 0,313, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mencapai 0,364.
Sebagai bagian dari rangkaian penilaian, Tim Penilai Utama melanjutkan kunjungan ke Pondok Pesantren Raudhatul Azhar untuk melihat implementasi Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS). Program tersebut menjadi salah satu inovasi unggulan Lombok Timur bersama Lotim Berkembang dan Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang selama ini dijalankan untuk memperluas inklusi keuangan di berbagai lapisan masyarakat.
Melalui tahapan verifikasi lapangan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap seluruh inovasi yang telah dikembangkan dapat memperoleh pengakuan di tingkat nasional sekaligus menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam memperluas akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.(red)
