CILEGON — Aksi unjuk rasa yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cilegon di kawasan Kantor Wali Kota dan DPRD Kota Cilegon, Selasa (15/9/2026), berlangsung hingga malam hari dalam suasana aman dan kondusif.
Sejumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama jajaran Polres Cilegon diterjunkan untuk mengawal jalannya aksi. Pengamanan dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum sekaligus memastikan penyampaian aspirasi mahasiswa dapat berlangsung secara tertib.
Di tengah dinamika aksi, kehadiran Wakapolres Cilegon Kompol M. Ridzky Salatun, S.I.K. Ditemani beberapa Pju Polres Cilegon menjadi salah satu perhatian. Ia terpantau turun langsung ke tengah massa aksi dan duduk bersama mahasiswa untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan.
Langkah tersebut memperlihatkan pendekatan pengamanan yang tidak semata-mata bertumpu pada aspek keamanan, tetapi juga membuka ruang komunikasi antara aparat dan kelompok mahasiswa sebagai bagian dari proses demokrasi.
Aksi mahasiswa sendiri diwarnai sejumlah bentuk penyampaian pesan dan kritik terhadap pemerintah. Salah satunya dengan pemasangan spanduk di depan gerbang DPRD dan gerbang Kantor Wali Kota Cilegon bertuliskan “Gedung Ini Disita HMI.”
Spanduk tersebut menjadi simbol kritik mahasiswa sekaligus penegasan atas tuntutan yang mereka bawa dalam aksi tersebut.
Sementara itu, hingga malam hari personel Polres Cilegon masih berada di lokasi untuk memantau perkembangan situasi dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan.
Massa mahasiswa juga mendirikan dua tenda di sekitar lokasi aksi. Mereka menyatakan akan bertahan hingga terdapat ruang dialog dengan pihak Pemerintah Kota Cilegon, khususnya Wali Kota, untuk menemui dan mendengarkan langsung perwakilan mahasiswa.
Situasi di lapangan sejauh ini terpantau terkendali. Aparat kepolisian tetap melakukan pengawasan sembari memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi.
Kehadiran pimpinan kepolisian di tengah massa menjadi pesan bahwa pengamanan demonstrasi tidak selalu harus berjarak. Dalam ruang demokrasi, ketertiban dan kebebasan menyampaikan pendapat semestinya berjalan beriringan—dengan dialog sebagai jembatan dan hukum sebagai batasnya.
(Tim Cilegon)
