Kabarbahri.co.id – Lombok Timur – Gerakan Advokasi Strategis Analisis Kebijakan Publik (GASAK) Nusa Tenggara Barat (NTB) menilai partai politik perlu melakukan pembenahan terhadap pola pembinaan kader pasca-Pemilu Legislatif 2024. Organisasi tersebut menyoroti nasib calon anggota legislatif (caleg) yang tidak berhasil meraih kursi, namun dinilai telah memberikan sumbangsih besar terhadap raihan suara partai.
Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik GASAK NTB, Anwar, mengatakan keberhasilan partai memperoleh kursi di DPRD maupun DPR merupakan hasil kerja kolektif seluruh caleg yang bertarung di setiap daerah pemilihan. Menurutnya, tidak tepat apabila perhatian partai hanya diberikan kepada kader yang terpilih, sementara caleg lainnya ditinggalkan setelah tahapan pemilu selesai.
“Suara yang dikumpulkan oleh caleg yang tidak terpilih tetap menjadi bagian dari kekuatan elektoral partai. Tanpa kontribusi mereka, belum tentu partai memperoleh jumlah suara yang cukup untuk meraih kursi di parlemen,” kata Anwar dalam keterangannya di Selong, Kamis (2/7/2026).
Ia menyampaikan, GASAK NTB telah menerima berbagai masukan dari sejumlah mantan caleg di Kabupaten Lombok Timur. Dari hasil komunikasi tersebut, banyak di antara mereka yang mengaku tidak lagi mendapatkan perhatian dari partai setelah proses pemilu berakhir.
Menurut Anwar, salah satu persoalan yang paling sering disampaikan adalah belum adanya kejelasan mengenai pemberian kompensasi kepada caleg yang telah menyumbangkan suara signifikan bagi partai. Padahal, berdasarkan informasi yang diterima GASAK NTB, terdapat partai yang memiliki kebijakan atau arahan internal mengenai pemberian apresiasi kepada kader yang berkontribusi dalam mendulang suara.
“Keluhan yang kami temukan hampir seragam. Mereka merasa telah bekerja maksimal untuk memenangkan partai, tetapi setelah pemilu selesai tidak ada lagi komunikasi ataupun tindak lanjut terkait penghargaan atas perjuangan mereka,” ujarnya.
Selain itu, GASAK NTB juga menilai terputusnya hubungan antara partai dan caleg yang tidak terpilih dapat berdampak terhadap keberlangsungan komunikasi politik dengan masyarakat. Sebab, selama masa kampanye para caleg tersebut telah membangun jaringan dan menampung berbagai aspirasi warga di daerah pemilihannya.
Organisasi tersebut mengingatkan bahwa bantuan keuangan yang diterima partai politik melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dihitung berdasarkan total perolehan suara sah partai dalam pemilu. Dengan demikian, setiap suara yang diperoleh, termasuk dari caleg yang tidak berhasil meraih kursi, tetap memiliki kontribusi terhadap besaran dukungan yang diterima partai.
Atas dasar itu, GASAK NTB meminta pimpinan partai politik di tingkat pusat maupun daerah untuk menyusun sistem yang lebih transparan dalam memberikan penghargaan kepada seluruh kader yang telah berjuang selama proses pemilu.
Anwar menilai pembinaan kader tidak boleh berhenti setelah penetapan hasil pemilu. Sebaliknya, partai harus tetap menjaga hubungan dengan seluruh caleg sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.
“Partai politik harus menunjukkan bahwa setiap kader memiliki nilai yang sama dalam membangun organisasi. Menghargai perjuangan mereka bukan hanya soal kompensasi, tetapi juga bentuk komitmen untuk menjaga demokrasi yang sehat dan berkeadilan,” tutup Anwar.(red)
