Kabarbahri.co.id – LOMBOK TIMUR – Pemerintah pusat dan daerah terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat pesisir melalui pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Di Kabupaten Lombok Timur, kawasan yang berada di Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, diharapkan menjadi salah satu penggerak ekonomi baru dengan mengoptimalkan potensi perikanan dan membuka kesempatan usaha bagi masyarakat.
Upaya tersebut menjadi salah satu fokus dalam kegiatan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan pada Rabu (4/11/2026). Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik yang mewakili Bupati serta Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Ridwan Mulyana.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah memberikan sejumlah dukungan kepada masyarakat perikanan. Sebanyak 100 nelayan memperoleh bantuan premi asuransi, disertai penyaluran 200 paket sembako dan satu ton bibit rumput laut.
Dukungan lainnya berupa sertifikasi pengolahan hasil perikanan untuk wilayah Ekas Buana, Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB), serta fasilitas Poskastras. Bantuan tersebut diharapkan memperkuat perlindungan nelayan sekaligus meningkatkan kualitas dan produktivitas usaha perikanan.
Sekretaris Daerah Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik mengatakan, pengembangan KNMP perlu diarahkan pada kegiatan ekonomi yang benar-benar memberikan keuntungan bagi masyarakat. Menurutnya, fasilitas yang dibangun pemerintah harus mampu dimanfaatkan untuk menciptakan nilai tambah dari potensi perikanan yang dimiliki kawasan Ekas Buana.
Ia mengidentifikasi tiga persoalan yang masih membayangi kehidupan ekonomi masyarakat pesisir, yakni terbatasnya kepemilikan aset, minimnya akses permodalan, serta kurangnya kunjungan ke kawasan nelayan.
Kehadiran KNMP dinilai menjadi kesempatan untuk mulai mengatasi persoalan tersebut, khususnya dalam menyediakan fasilitas usaha dan ruang pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat.
Juaini menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan tidak harus selalu bergantung pada bertambahnya hasil tangkapan. Inovasi dalam mengolah, mengemas, dan memasarkan hasil laut justru dapat menjadi strategi untuk meningkatkan pendapatan.
Ia menilai produk perikanan dari Ekas Buana memiliki peluang untuk memperoleh harga lebih tinggi apabila dikembangkan melalui pengolahan dan branding yang tepat.
“Aset gedung dan fasilitas ini sudah ada. Jika dikelola dan diberdayakan dengan bagus, insyaAllah dampaknya akan sangat terasa. Meskipun jumlah tangkapan nelayan secara kuantitas sama, melalui pengolahan dan branding produk yang baik di KNMP ini, nilai jualnya bisa meningkat hingga dua kali lipat,” ungkapnya.
Untuk memperkuat aktivitas ekonomi di kawasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berencana mengarahkan lebih banyak agenda kegiatan ke Ekas Buana. Peningkatan kunjungan diharapkan menciptakan peluang pemasaran produk lokal sekaligus memberikan dampak bagi usaha masyarakat.
Juaini juga mengingatkan warga agar tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi turut berperan dalam menjaga dan mengelola fasilitas yang tersedia. Kesabaran serta konsistensi dalam membangun usaha menjadi bagian penting agar program tersebut dapat berkembang secara berkelanjutan.
Sementara itu, Ridwan Mulyana dalam sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan bahwa Indonesia memiliki kekayaan laut yang harus dimanfaatkan dengan pengelolaan yang tepat. Besarnya potensi tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan ekosistem agar sumber daya perikanan tetap produktif untuk generasi mendatang.
Dalam arah kebijakan nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan enam program prioritas, yakni modernisasi kapal penangkap ikan, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, pembangunan model tambak udang terintegrasi, budi daya ikan darat tematik, revitalisasi tambak Pantura, serta pengembangan kawasan industri garam nasional.
Khusus pengembangan KNMP, pemerintah menargetkan 100 lokasi dapat beroperasi sepanjang 2026. Dari target tersebut, enam kawasan berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, termasuk Desa Ekas Buana.
KKP menegaskan bahwa pembangunan kawasan nelayan harus menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata. Fasilitas yang tersedia perlu diarahkan untuk memperkuat kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran sehingga masyarakat memiliki kesempatan mengembangkan usaha yang lebih beragam.
Dalam pelaksanaannya, persoalan ketersediaan lahan masih menjadi salah satu kendala yang ditemukan di sejumlah lokasi. Menyikapi hal itu, KKP akan memperkuat persiapan pembangunan pada 2027 agar penentuan lokasi dan penyediaan fasilitas lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah daerah dan pengelola kawasan juga mendapat perhatian khusus terkait pemeliharaan infrastruktur serta ketepatan penyaluran bantuan. Seluruh fasilitas diharapkan dirawat secara profesional, sementara persoalan yang dialami nelayan perlu ditangani secara cepat dan tepat.
Di samping penguatan ekonomi, masyarakat pesisir juga diingatkan untuk menjaga kelestarian laut dengan menerapkan kegiatan perikanan yang bertanggung jawab.
Kegiatan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan tersebut merupakan bagian dari peringatan HUT ke-27 KKP. Agenda ini menjadi sarana bagi kementerian untuk menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat, mendengar aspirasi, serta melihat kebutuhan pelaku sektor perikanan di daerah.
Rangkaian kegiatan turut diisi telekonferensi bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dari kawasan KNMP Ciwaru, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, KNMP Ekas Buana diharapkan mampu berkembang menjadi kawasan yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Tidak hanya sebagai tempat penunjang aktivitas nelayan, keberadaannya juga diharapkan membuka peluang usaha, memperkuat pemasaran hasil laut, dan menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat pesisir Lombok Timur.(red)
