Kabarbahri.co.id – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur resmi mengawali penerapan sistem digital dalam pengelolaan perlindungan sosial melalui uji coba Portal Perlinsos, sebuah platform yang disiapkan untuk memperbarui dan mengintegrasikan data masyarakat penerima bantuan. Inisiatif tersebut menjadi bagian dari program nasional yang bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran berbagai bantuan sosial di Indonesia.
Peluncuran uji coba berlangsung di halaman Kantor Bupati Lombok Timur pada Jumat (31/7/2026). Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin bersama Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, serta dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aparatur pemerintah, pendamping sosial, dan ribuan agen yang akan bertugas melakukan pendataan di lapangan.
Dalam sambutannya, Bupati Haerul Warisin mengatakan bahwa transformasi digital bukan hanya menghadirkan perubahan pada sistem kerja pemerintahan, tetapi juga menjadi langkah penting untuk memastikan setiap kebijakan sosial didasarkan pada data yang benar dan terkini. Menurutnya, validitas data menjadi kunci agar bantuan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar memenuhi syarat.
Ia mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, terutama para agen Perlinsos yang akan menjadi ujung tombak proses pendataan. Selain mengumpulkan informasi di lapangan, para agen juga diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pembaruan data melalui sistem digital.
Bupati juga menyebut penunjukan Lombok Timur sebagai salah satu daerah percontohan tingkat nasional merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijawab dengan kinerja maksimal. Pemerintah daerah, kata dia, akan berupaya menyukseskan program tersebut agar dapat menjadi model bagi daerah lain dalam pengelolaan data perlindungan sosial.
Sementara itu, Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik menjelaskan bahwa Lombok Timur termasuk dalam 43 kabupaten dan kota yang dipilih pemerintah pusat untuk melaksanakan tahap awal implementasi Portal Perlinsos. Program ini dirancang untuk mempercepat proses pendataan sekaligus membangun sistem informasi perlindungan sosial yang lebih terintegrasi.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan 2.576 agen yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), perangkat desa, kepala lingkungan, kader masyarakat, hingga anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
Pendataan tahap awal difokuskan pada sekitar 140 ribu kepala keluarga yang berada dalam kategori desil satu hingga desil empat. Setelah tahapan tersebut selesai, pemerintah akan melanjutkan pembaruan data terhadap lebih dari 501 ribu kepala keluarga di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur.
Menurut Sekda, penggunaan Portal Perlinsos diharapkan mampu mempercepat proses verifikasi data, meminimalkan potensi kesalahan dalam penetapan penerima manfaat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan program bantuan sosial.
Sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi sistem digital, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Timur menyediakan layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi agen yang belum memiliki akses. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh petugas dapat menggunakan aplikasi secara optimal selama proses pendataan berlangsung.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menggelar pelatihan Training of Trainers (ToT) bagi perwakilan OPD yang telah ditunjuk. Pelatihan tersebut difokuskan pada penguasaan teknis penggunaan Portal Perlinsos sehingga peserta mampu memberikan pendampingan kepada petugas di lapangan secara efektif.
Melalui implementasi program ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap sistem perlindungan sosial di daerah semakin modern dan berbasis data yang akurat. Dengan demikian, setiap program bantuan yang dijalankan pemerintah dapat disalurkan secara lebih cepat, tepat sasaran, transparan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.(red)
