Kabarbahri.co.id – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mendorong percepatan pemutakhiran data masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) melalui platform digital Perlinsos. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki akurasi data agar penyaluran bantuan pemerintah benar-benar menyasar warga yang memenuhi kriteria.
Program tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Dalam beberapa hari terakhir, jumlah warga yang melakukan pendaftaran melalui aplikasi mengalami lonjakan signifikan. Jika pada awal peluncuran jumlah pendaftar masih tergolong rendah, kini ribuan warga tercatat melakukan registrasi setiap harinya.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, Dedi Kurniawan, mengungkapkan peningkatan jumlah pendaftar menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat untuk memperbarui data sosial ekonomi keluarga.
“Respons masyarakat sangat baik. Sekarang semakin banyak warga yang memahami pentingnya pembaruan data sebagai dasar penentuan penerima bantuan sosial,” ujarnya, Kamis (30/7/2026).
Menurut Dedi, sistem Perlinsos dirancang agar masyarakat dapat mengajukan diri secara mandiri maupun dibantu oleh orang lain. Kerabat, tetangga, hingga aparatur pemerintah di tingkat desa dapat membantu proses pengisian data bagi warga yang mengalami kesulitan.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga menggerakkan seluruh perangkat hingga tingkat paling bawah untuk memperluas sosialisasi. Camat, lurah, kepala desa, kepala dusun, ASN, PPPK, dan berbagai unsur lainnya diminta aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pembaruan data.
Di sejumlah desa, pemerintah setempat bahkan membuka layanan pendampingan bagi warga agar proses registrasi dapat dilakukan dengan lebih mudah. Langkah tersebut diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan berbasis digital.
Ajakan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin melalui berbagai kanal informasi turut meningkatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah berharap sebanyak mungkin warga melakukan registrasi sehingga data sosial ekonomi yang dimiliki pemerintah semakin lengkap dan akurat.
Pemutakhiran tersebut menjadi bagian dari penyempurnaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan penerima berbagai program bantuan.
Selama ini, persoalan validitas data masih menjadi tantangan dalam penyaluran bansos. Tidak sedikit masyarakat mempertanyakan adanya penerima yang dianggap telah memiliki kondisi ekonomi cukup baik, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru belum masuk dalam daftar penerima.
Melalui sistem baru ini, setiap data yang masuk akan diverifikasi secara otomatis menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dicocokkan dengan berbagai basis data pemerintah. Hasil analisis tersebut akan menentukan apakah seorang pendaftar memenuhi syarat sebagai penerima bantuan berdasarkan kondisi ekonomi terbaru.
Pemerintah menegaskan bahwa status penerima bantuan dapat berubah sesuai perkembangan keadaan ekonomi keluarga. Karena itu, pembaruan data dinilai penting agar kebijakan penyaluran bansos selalu didasarkan pada kondisi riil masyarakat.
Selain meningkatkan ketepatan sasaran, validasi data melalui Perlinsos juga diharapkan mampu mengurangi persoalan yang selama ini sering muncul saat distribusi bantuan berlangsung. Dalam sejumlah kasus sebelumnya, ketidaksesuaian data memicu keberatan masyarakat hingga menghambat proses penyaluran di tingkat desa.
Dengan sistem pendataan yang lebih modern dan terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur optimistis penyaluran bantuan sosial ke depan akan berlangsung lebih transparan, akuntabel, serta memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat yang berhak menerima manfaat.(red)
