Kabarbahri.co.id – LOMBOK TIMUR — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperkuat pola pendampingan keluarga berisiko stunting dengan membagi wilayah binaan secara lebih terukur. Langkah tersebut diharapkan membuat penanganan di lapangan memiliki penanggung jawab yang jelas sekaligus mempermudah pemantauan terhadap perkembangan setiap keluarga sasaran.
Penguatan sistem tersebut menjadi agenda rapat koordinasi Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang berlangsung di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (1/9/2026).
Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya, selaku Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S), menilai pembagian wilayah binaan harus mampu diterjemahkan menjadi pola kerja yang nyata, bukan sebatas pembagian administratif.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dan unsur mitra memiliki person in charge (PIC) yang bertanggung jawab terhadap wilayah masing-masing. PIC tersebut diharapkan mengetahui perkembangan program secara langsung dan menjadi penghubung ketika terdapat persoalan yang membutuhkan intervensi dari sektor lain.
Model kerja itu dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pendampingan. Pergantian petugas maupun perwakilan dalam suatu kegiatan diharapkan tidak membuat informasi mengenai keluarga sasaran terputus.
Selain memperjelas tanggung jawab, kualitas sumber daya manusia di lapangan juga menjadi perhatian. Kader akan diperkuat melalui pelatihan yang berkaitan dengan penyuluhan, pendataan serta pemantauan keluarga secara berkala.
Pemerintah juga menilai aspek pendukung tidak boleh diabaikan. Kebutuhan operasional, logistik, insentif dan koordinasi rutin perlu dijamin agar pendampingan dapat berlangsung secara konsisten.
Dalam Program Genting, penanganan keluarga dilakukan dengan melihat berbagai faktor penyebab stunting. Bantuan pemenuhan gizi menjadi salah satu bentuk intervensi, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia di bawah dua tahun.
Bantuan tersebut dapat berupa makanan tambahan maupun bahan pangan dengan kandungan protein hewani. Di luar persoalan gizi, pemerintah juga menyasar faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan keluarga.
Dukungan air bersih, jamban sehat, rumah layak huni dan sejumlah kebutuhan dasar lainnya menjadi bagian dari intervensi. Edukasi serta pendampingan keluarga juga dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang pola asuh dan pemantauan tumbuh kembang anak.
Edwin menegaskan persoalan stunting membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah, dunia usaha, masyarakat, lembaga sosial dan unsur lainnya diharapkan dapat mengisi peran sesuai kewenangan masing-masing.
“Pertemuan ini untuk membangun sistem kerja. Intervensi spesifik dan sensitif yang diperlukan harus disampaikan kepada mitra-mitra Genting,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Provinsi NTB Lalu Makripuddin menyebut Lombok Timur sebagai salah satu daerah penting dalam upaya percepatan penurunan stunting di NTB.
Ia mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilakukan pemerintah daerah. Namun, upaya tersebut tetap perlu dibarengi pembenahan administrasi dan data agar evaluasi program dapat dilakukan berdasarkan kondisi yang sebenarnya.
Makripuddin menyoroti laporan realisasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang disebut masih memiliki perbedaan antara data pada aplikasi dan laporan Dinas P3AKB Lombok Timur.
Ia berharap ketidaksesuaian tersebut segera diperbarui sehingga data yang disampaikan ke pemerintah pusat dapat menggambarkan kondisi terkini di daerah.
Sementara itu, progres Program Genting di Lombok Timur telah mencapai sekitar 81 persen. Capaian itu masih akan ditingkatkan dengan penekanan pada ketepatan sasaran, termasuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar digunakan oleh penerima manfaat.
Kepala Dinas P3AKB Lombok Timur Muksin menjelaskan, kelompok sasaran Genting terdiri atas keluarga berisiko stunting, yakni ibu hamil, ibu menyusui, baduta dan anak yang mengalami stunting.
Mengacu pada target pemerintah pusat melalui BKKBN, terdapat 14.106 keluarga yang masuk kategori berisiko stunting di Lombok Timur. Dari jumlah tersebut, 11.610 keluarga telah terintegrasi ke dalam program.
Intervensi yang telah dilakukan mencakup edukasi kepada 9.627 keluarga dan bantuan nutrisi kepada 1.574 keluarga. Sementara itu, 394 keluarga memperoleh intervensi berupa akses air bersih.
Untuk meningkatkan kelayakan lingkungan tempat tinggal, intervensi jamban sehat telah diberikan kepada 14 keluarga. Selain itu, satu keluarga mendapatkan bantuan rumah layak huni.
Muksin menegaskan pendampingan tidak boleh hanya berakhir setelah bantuan diterima. Program Genting diarahkan untuk membangun perubahan perilaku keluarga agar mampu menjaga pemenuhan gizi, kebersihan lingkungan serta tumbuh kembang anak secara berkelanjutan.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari OPD, camat, UPTD P3AKB, kepala puskesmas, BUMN, BUMD, pihak swasta, komunitas, LSM, organisasi kemasyarakatan dan profesi, hingga unsur pendamping keluarga.
Melalui pembagian wilayah yang lebih jelas, penguatan PIC, peningkatan kapasitas kader dan perbaikan kualitas data, Pemkab Lombok Timur berharap penanganan stunting dapat berjalan lebih terarah, cepat dalam merespons masalah, serta tepat dalam menyalurkan intervensi kepada keluarga yang membutuhkan.(red)
