Kabarbahri.co.id – Lombok Timur – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki peran yang jauh lebih luas dibanding sekadar menyediakan makanan bagi masyarakat. Selain diarahkan untuk meningkatkan kualitas gizi, program nasional tersebut diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, saat menjadi narasumber dalam Dialog Publik bertajuk “MBG dalam Perspektif Baru: Antara Kepentingan Rakyat atau Beban APBN” yang digagas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Selong pada Minggu (5/7/2026).
Di hadapan peserta dialog yang terdiri dari akademisi, mahasiswa, dan organisasi kemahasiswaan, Juaini menjelaskan bahwa sasaran utama MBG mencakup kelompok yang membutuhkan perhatian khusus, seperti peserta didik mulai dari PAUD hingga jenjang menengah, santri, balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat yang tinggal di daerah dengan tingkat kerentanan tinggi.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan memiliki daya saing di masa depan. Oleh sebab itu, ukuran keberhasilannya tidak hanya dilihat dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari dampak yang ditimbulkan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Juaini mengatakan Lombok Timur menjadi salah satu daerah dengan pelaksanaan MBG yang cukup masif. Kondisi tersebut dinilai sebagai peluang untuk menghasilkan berbagai penelitian akademik mengenai efektivitas program, sehingga pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam melakukan penyempurnaan kebijakan.
Ia mengajak kalangan perguruan tinggi agar tidak hanya menjadi pengamat, tetapi turut berkontribusi melalui riset yang mampu memberikan gambaran objektif mengenai manfaat maupun tantangan pelaksanaan MBG di lapangan.
“Dengan penelitian yang komprehensif, kita dapat mengetahui apakah tujuan program benar-benar tercapai dan apa saja yang perlu diperbaiki untuk pelaksanaan berikutnya,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Juaini juga meluruskan anggapan yang menyebut MBG membebani keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa seluruh pendanaan program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara pemerintah daerah berperan mendukung koordinasi serta pengawasan implementasi di lapangan.
Lebih lanjut, ia menilai MBG telah menghadirkan manfaat ekonomi yang cukup signifikan di Lombok Timur. Operasional ratusan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta meningkatkan permintaan terhadap bahan pangan yang dipasok oleh pelaku usaha lokal.
Aktivitas tersebut, menurutnya, menciptakan perputaran ekonomi yang melibatkan petani, peternak, pelaku UMKM, hingga tenaga kerja di sektor jasa. Efek berantai inilah yang diyakini mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain membahas aspek ekonomi, Juaini menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memastikan pelaksanaan program berjalan optimal. Ia menilai pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam melakukan pengawasan agar pelaksanaan MBG tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Ia menambahkan bahwa evaluasi harus menjadi bagian yang melekat dalam setiap kebijakan publik. Menurutnya, kritik dan masukan dari masyarakat merupakan hal yang wajar karena dapat menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas program.
“Program pemerintah harus terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Karena itu, evaluasi menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan tetap relevan dan memberikan manfaat yang maksimal,” katanya.
Dalam forum yang sama, Senior HMI Muhammad Saleh menyampaikan bahwa MBG mencerminkan implementasi prinsip negara kesejahteraan, di mana pemerintah memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses terhadap pangan bergizi.
Meski mengapresiasi tujuan program tersebut, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tidak mengabaikan aspek tata kelola. Menurutnya, sistem yang transparan, akuntabel, dan memiliki mekanisme pengawasan yang kuat menjadi kunci agar program dapat berjalan secara efektif.
Saleh mengusulkan penguatan peran kantin sekolah sebagai pusat penyediaan makanan bergizi melalui sistem zonasi di tingkat desa maupun kecamatan. Model tersebut dinilai lebih mudah diawasi, mampu menjaga kualitas makanan, serta mengurangi potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
Ia juga mengajak mahasiswa untuk terus menjalankan peran sebagai agen perubahan dengan mengawal berbagai kebijakan publik melalui kajian ilmiah dan pengawasan sosial. Menurutnya, keterlibatan generasi muda sangat penting untuk memastikan program prioritas nasional benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Dialog publik yang diselenggarakan HMI Cabang Selong tersebut berlangsung interaktif dengan melibatkan akademisi, mahasiswa, dan berbagai organisasi kemahasiswaan. Forum itu menjadi ruang diskusi untuk menghimpun berbagai pandangan mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.(red)
