CILEGON, BANTEN — Keselamatan penumpang kapal penyeberangan bukan perkara administratif yang cukup diselesaikan dengan selembar dokumen atau tanda tangan pemeriksaan. Ketika menyangkut nyawa manusia, setiap temuan mengenai alat keselamatan semestinya menjadi alarm serius bagi otoritas pelabuhan.
Atas dasar itu, LSM Laskar NKRI DPW Provinsi Banten mendesak KSOP Merak segera menindaklanjuti temuan dan masukan yang sebelumnya telah disampaikan terkait pemenuhan, kondisi, serta kelayakan alat keselamatan pada kapal penyeberangan.
Desakan tersebut disampaikan di tengah perhatian publik terhadap sejumlah insiden transportasi laut dalam beberapa waktu terakhir. Bagi Laskar NKRI, keselamatan tidak boleh baru menjadi prioritas setelah kecelakaan terjadi dan korban berjatuhan.
Ketua LSM Laskar NKRI DPW Provinsi Banten, Sigit Priatna Putra, menegaskan pihaknya telah menyampaikan temuan dan masukan kepada KSOP Merak terkait perlengkapan keselamatan yang semestinya tersedia dan dapat digunakan penumpang ketika kondisi darurat.
> “Kami sudah menyampaikan temuan dan masukan kepada KSOP Merak terkait alat keselamatan penumpang. Kami meminta agar temuan tersebut tidak berhenti sebatas menerima laporan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui pemeriksaan, evaluasi, dan pengawasan di lapangan,” ujar Sigit
Jangan Sampai Keselamatan Hanya Menjadi Formalitas
Menurut Sigit, persoalan keselamatan kapal tidak boleh dilihat sebatas apakah perlengkapan keselamatan tercatat dalam dokumen atau memenuhi checklist administratif.
Yang jauh lebih penting adalah apakah alat tersebut benar-benar tersedia, layak digunakan, jumlahnya mencukupi, penempatannya mudah dijangkau, serta dapat diakses penumpang secara cepat ketika keadaan darurat terjadi.
> “Jangan sampai alat keselamatan hanya ada secara formalitas. Ketika terjadi keadaan darurat, penumpang harus bisa mengakses dan menggunakannya dengan cepat. Ini menyangkut keselamatan dan nyawa manusia,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi kritik penting terhadap pola pengawasan yang berpotensi terjebak pada pemeriksaan administratif. Sebab, alat keselamatan yang sekadar tercatat di atas kertas tidak akan banyak berarti ketika situasi darurat benar-benar terjadi.
Keselamatan harus dibuktikan di lapangan, bukan hanya di atas dokumen.
KSOP Merak Didesak Lakukan Pemeriksaan Menyeluruh
Laskar NKRI Banten mendorong KSOP Merak melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala terhadap kapal-kapal penyeberangan yang melayani masyarakat.
Pemeriksaan, kata Sigit, seharusnya tidak berhenti pada dokumen kelaiklautan kapal, tetapi juga menyentuh kondisi nyata perlengkapan keselamatan penumpang serta kesiapan awak kapal dalam menghadapi keadaan darurat.
Menurutnya, pengawasan yang kuat bukan sekadar memastikan kapal “terlihat layak” saat pemeriksaan, melainkan memastikan standar keselamatan benar-benar berjalan selama kapal beroperasi.
Laskar NKRI juga meminta agar tindak lanjut terhadap temuan yang telah disampaikan dapat dijelaskan secara transparan kepada pihak yang memberikan laporan maupun masyarakat, sepanjang informasi tersebut dapat dibuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jangan Tunggu Korban Baru Bertindak
Sigit menegaskan, pihaknya tidak bermaksud mencampuri kewenangan KSOP. Laskar NKRI, kata dia, menjalankan fungsi partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik dan aspek keselamatan transportasi.
Namun, kritik tersebut menjadi relevan ketika sebuah temuan menyangkut potensi risiko terhadap keselamatan manusia.
> “Kami tidak ingin menunggu sampai ada korban baru kemudian dilakukan evaluasi. Temuan sudah kami sampaikan sebelumnya. Karena itu, kami meminta KSOP Merak memastikan ada tindak lanjut konkret terhadap apa yang sudah kami sampaikan,” katanya.
Menurut Laskar NKRI, prinsip keselamatan transportasi seharusnya bersifat preventif, bukan reaktif. Pemerintah dan operator harus mampu mengidentifikasi serta menutup celah risiko sebelum berubah menjadi tragedi.
ASDP Juga Diminta Tidak Abai
Selain KSOP Merak, Laskar NKRI Banten turut meminta PT ASDP Indonesia Ferry bersama seluruh pihak terkait memastikan setiap armada yang beroperasi memenuhi standar keselamatan dan kelaiklautan sebelum mengangkut penumpang.
Koordinasi antara operator, syahbandar, KSOP, awak kapal dan instansi terkait dinilai harus diperkuat.
Sebab, keselamatan pelayaran bukan tanggung jawab satu pihak semata. Ia merupakan rantai pengamanan yang harus bekerja secara utuh. Satu mata rantai lalai, risiko terhadap ratusan bahkan ribuan penumpang dapat meningkat.
Karena itu, pengawasan tidak boleh bersifat seremonial, apalagi baru bergerak ketika persoalan telah menjadi konsumsi publik.
Laskar NKRI Siap Kawal dan Awasi
LSM Laskar NKRI DPW Provinsi Banten menyatakan akan terus memantau tindak lanjut atas temuan yang telah disampaikan kepada KSOP Merak.
Jika dalam pemantauan berikutnya ditemukan persoalan keselamatan yang sebelumnya telah dilaporkan namun tidak memperoleh tindak lanjut memadai, Laskar NKRI menyatakan akan mempertimbangkan langkah lebih lanjut dengan menyampaikan laporan maupun pengaduan kepada instansi yang berwenang.
> “Kami berharap KSOP Merak segera merespons dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Jangan sampai persoalan keselamatan yang sudah kami sampaikan justru diabaikan. Prinsipnya sederhana: keselamatan penumpang harus menjadi prioritas dan jangan menunggu korban untuk bertindak,” pungkas Sigit Priatna Putra.
Kini bola berada di tangan otoritas. Publik tidak membutuhkan janji pengawasan, melainkan bukti bahwa setiap temuan keselamatan benar-benar diperiksa, dikoreksi, dan ditindaklanjuti.
Sebab ketika kapal telah meninggalkan dermaga dan membawa ratusan nyawa di atas laut, kelalaian sekecil apa pun bukan lagi sekadar persoalan teknis—ia bisa menjadi persoalan hidup dan mati.
(Jar)
