Kabarbahri.co.id – LOMBOK TIMUR – Kerusakan sejumlah fasilitas umum akibat bencana di Kabupaten Lombok Timur mendapat perhatian pemerintah pusat. Melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah mengalokasikan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi senilai lebih dari Rp11,377 miliar untuk mendukung pemulihan infrastruktur di daerah tersebut.
Bantuan itu diterima Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam agenda penyerahan hibah pascabencana di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Dana tersebut akan digunakan untuk menangani empat fasilitas publik yang membutuhkan rehabilitasi maupun pembangunan kembali.
Infrastruktur jembatan menjadi salah satu fokus pemulihan. Pemerintah daerah akan melakukan rekonstruksi terhadap Jembatan Apitaik-Teko yang berada di Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya. Dua jembatan lainnya adalah Jembatan Ulem-Ulem di Desa Tetebatu dan Jembatan Berang Panas-Jeruk Manis di Desa Jeruk Manis, Kecamatan Sikur.
Tak hanya menyasar akses transportasi, bantuan tersebut juga mencakup sektor pendidikan. Gedung SMPN Satap 1 Montong Gading di Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, turut mendapatkan alokasi anggaran untuk rehabilitasi.
Bupati Haerul Warisin menyambut baik dukungan tersebut. Ia memandang bantuan BNPB sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan daerah dalam memulihkan fasilitas yang rusak akibat bencana.
Baginya, percepatan pembangunan kembali infrastruktur sangat diperlukan agar masyarakat tidak terus menghadapi kendala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Terlebih, keberadaan jembatan dan fasilitas pendidikan memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan warga.
Dalam kesempatan itu, Haerul juga membawa perhatian pada persoalan koordinasi penanganan bencana. Ia berharap pemerintah segera merealisasikan rencana pembentukan Balai BNPB di masing-masing provinsi agar pelayanan kebencanaan tidak lagi terpusat terlalu jauh dari daerah.
Ia mengungkapkan bahwa selama ini jarak komunikasi dengan pemerintah pusat menjadi salah satu tantangan dalam membangun koordinasi. Melalui keberadaan balai BNPB di tingkat provinsi, pemerintah kabupaten diharapkan memiliki akses yang lebih mudah ketika membutuhkan dukungan maupun penanganan kebencanaan.
Selain mempercepat komunikasi, fasilitas tersebut juga dinilai berpotensi mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah.
Pada kegiatan tersebut, Bupati Haerul Warisin didampingi Kepala Pelaksana BPBD Lombok Timur.
Adapun hibah rehabilitasi dan rekonstruksi yang diserahkan BNPB kali ini mencakup 36 daerah dengan total anggaran lebih dari Rp564,572 miliar. Lombok Timur menjadi salah satu penerima dengan alokasi lebih dari Rp11,377 miliar.
Setelah penyaluran, dana hibah akan dimasukkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD masing-masing daerah. Penggunaannya wajib disesuaikan dengan peruntukan serta mekanisme yang telah ditetapkan.
Dukungan pendanaan tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan wilayah terdampak, sekaligus memastikan fasilitas publik di Lombok Timur dapat kembali berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.(red)
