Kabarbahri.co.id – Lombok Timur – Mantan Ketua DPRD Lombok Timur, H.D. Paelori, meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Timur lebih responsif melihat peluang ekonomi dari keberadaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai, sampah dan limbah yang dihasilkan dapur MBG dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah jika dikelola dengan sistem layanan resmi.
Paelori menyampaikan, jumlah dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lombok Timur terus bertambah. Aktivitas dapur tersebut setiap hari menghasilkan sampah organik, sisa makanan, dan limbah cair yang membutuhkan penanganan rutin.
Menurutnya, kondisi itu seharusnya menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk hadir menyediakan jasa pengangkutan sampah dan penyedotan limbah. Selain membantu pengelola dapur, layanan tersebut juga dapat memberikan kontribusi bagi PAD.
“Ini bukan sekadar persoalan sampah, tetapi peluang pendapatan daerah yang bisa dikelola dengan baik,” kata Paelori di Lombok Timur, Selasa (9/6/2026).
Ia menyebut, selama ini sejumlah pengelola dapur MBG harus menggunakan jasa pihak luar untuk menangani sampah. Biaya yang dikeluarkan bisa mencapai sekitar Rp500 ribu per bulan untuk pengangkutan sampah, dan sekitar Rp300 ribu per bulan untuk limbah cair.
Dengan jumlah dapur MBG yang disebut telah mencapai lebih dari 200 unit, Paelori menilai nilai ekonominya cukup besar apabila pemerintah daerah mampu mengatur pola pelayanan yang jelas, rutin, dan profesional.
“Kalau pemerintah daerah bisa mengambil peran, pengelola dapur terbantu dan daerah juga mendapat tambahan pemasukan,” ujarnya.
Paelori juga menyoroti pentingnya inovasi OPD terkait dalam mencari sumber PAD baru. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya terpaku pada pola lama, terlebih di tengah kondisi fiskal daerah yang semakin menuntut kreativitas.
Ia menilai armada kebersihan dan kendaraan penyedot limbah yang telah dimiliki pemerintah dapat dimaksimalkan. Jika kebutuhan di lapangan lebih besar, maka penambahan armada bisa dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan daerah.
Selain layanan retribusi, Paelori menilai sampah dapur MBG masih dapat diolah agar memiliki nilai guna. Sisa nasi, lauk, dan bahan organik lainnya bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak atau ikan setelah melalui proses pengelolaan yang tepat.
Paelori berharap Pemkab Lombok Timur segera membuka ruang dialog dengan para pengelola dapur MBG. Pertemuan tersebut dinilai penting untuk menyusun mekanisme kerja sama, termasuk besaran biaya layanan, jadwal pengangkutan, serta pengolahan limbah yang ramah lingkungan.
Ia menegaskan, program MBG memiliki dampak besar bagi daerah, tidak hanya dalam aspek pemenuhan gizi, tetapi juga pertumbuhan UMKM, pembukaan lapangan kerja, dan potensi peningkatan PAD.
“Program ini punya efek ekonomi yang luas. Pemerintah daerah harus hadir agar manfaatnya tidak berhenti pada dapur saja, tetapi juga kembali ke masyarakat dan daerah,” pungkasnya.(red)
